Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
4.002 views

Inilah Poin Krusial Revisi UU KPK yang Dapat Memperlemah Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (voa-islam.com)—Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR periode 2014-2019 mendapat penolakan massif. Banyak pihak menilai UU KPK hasil revisi berpotensi melemahkan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sehingga, Presiden Joko Widodo diminta untuk mengeluarkan Perpu KPK. Demonstrasi mahasiswa dan pelajar di beberapa daerah salah satu tuntutannya mendesak Jokowi keluarkan Perpu KPK.

Seperti apa poin-poin krusial UU KPK hasil revisi yang dikhawatirkan itu? Berikut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW):

 

1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen

Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.

Penjelasan: Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya.

2. Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;

Penjelasan: Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.

3. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas

Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

Penjelasan: Kewenangan pro justicia seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum.

4. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif

Pasal 37 E ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia;

Penjelasan: Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

5. KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan

Pasal 19 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Penjelasan: Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelumnya.

Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan.

6. Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK

Pasal 29 huruf e: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

Penjelasan: Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK;

7. KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara

Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;

Penjelasan: Dengan adanya Pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas.

8. Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan

Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;

Penjelasan: Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh penghitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu.

9. Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK

Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum;

Penjelasan: Penghilangan status penyidik dan penuntut pada Pimpinan KPK berakibat serius, karena Pimpinan KPK dapat dikatakan hanya menjalankan fungsi administrative saja, tidak bisa masuk lebih jauh dalam penindakan. Jadi, ke depan Pimpinan KPK tidak bisa memberikan izin penyadapan, penggeledahan, maupun tindakan pro justicia lainnya.

10. Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2): Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara;

Penjelasan: Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. Selain itu poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen.

11. Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik

Pasal 43, Pasal 43 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan;

Penjelasan: Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik.

12. Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyidik Independen

Pasal 45, Pasal 45 A: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi;

Penjelasan: Aturan ini menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. Secara spesifik MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK.

13. Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu

Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1): Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan;

Penjelasan: Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data

KPK menyebutkan bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 432 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas.

14. Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung

Pasal 12 A: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Penjelasan: Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara.

15. Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan

Pasal 12 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri

b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa

c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait

d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa

e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri

f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, oenahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani

Penjelasan: Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK.

Bagaimanapun dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Mushalla Annur Garut Sudah Rampung 60 Persen, Masih Dibutuhkan Dana 20 Juta Lagi, Ayo Bantu.!!

Mushalla Annur Garut Sudah Rampung 60 Persen, Masih Dibutuhkan Dana 20 Juta Lagi, Ayo Bantu.!!

Pembangunan mushalla sudah rampung 60 persen dari pondasi hingga kubah. Masih kekurangan dana 20 juta rupiah untuk finishing agar berfungsi sebagai pusat ibadah, pembinaan aqidah, markas dakwah...

Korsleting Listrik, Pesantren Nurul Hidayah Banten Ludes Terbakar, Ayo Bantu.!!!

Korsleting Listrik, Pesantren Nurul Hidayah Banten Ludes Terbakar, Ayo Bantu.!!!

Musibah kebakaran menghanguskan kamar santri, mushaf Al-Qur'an, kitab kuning, pakaian, alat tulis dsb. Diperlukan dana 25 juta rupiah untuk membangun asrama santri berupa rumah panggung dari...

Mushalla Al-Fatihah Tasikmalaya Selesai Dibangun, Total Biaya 66 Juta Rupiah

Mushalla Al-Fatihah Tasikmalaya Selesai Dibangun, Total Biaya 66 Juta Rupiah

Alhamdulillah mushalla yang hampir roboh dan tidak layak, selesai dibangun permanen. Total dana yang disalurkan sebesar Rp 66.813.500 semoga jadi amal jariyah, pahala terus mengalir tiada akhir...

Masya Allah.!! Keluarga Yatim Aktivis Tak Punya Rumah, Dievakuasi ke Wisma Tahfizh IDC Solo

Masya Allah.!! Keluarga Yatim Aktivis Tak Punya Rumah, Dievakuasi ke Wisma Tahfizh IDC Solo

Ditinggal sang ayah menghadap Ilahi, keluarga yatim aktivis dakwah ini tinggal di rumah kayu yang berdiri diatas tanah milik orang lain. Karena tanah ini akan dipakai oleh pemiliknya, terpaksa...

Santri TPQ Melepuh Terperosok Abu Panas, Tangannya Terancam Diamputasi, Ayo Bantu..!!

Santri TPQ Melepuh Terperosok Abu Panas, Tangannya Terancam Diamputasi, Ayo Bantu..!!

Sudah tiga puluh lima hari Khanza (5) meringkuk di atas tempat tidur. Tubuh santri Taman Al-Quran ini melepuh terluka bakar 40 persen. Tangan kirinya terancam diamputasi karena hangus tak berbentuk....

Latest News
Istri Suka Ghibah, Bagaimana Menyikapinya?

Istri Suka Ghibah, Bagaimana Menyikapinya?

Selasa, 22 Oct 2019 14:30

Bidikmisi Vs Bidikmenteri

Bidikmisi Vs Bidikmenteri

Selasa, 22 Oct 2019 14:17

Milisi Komunis Kurdi Minta Bantuan Israel untuk Melawan Serangan Militer Turki di Suriah Utara

Milisi Komunis Kurdi Minta Bantuan Israel untuk Melawan Serangan Militer Turki di Suriah Utara

Selasa, 22 Oct 2019 14:00

Pilih Oposisi, Kader PKS Diminta Sosialiasikan Sikap Partai

Pilih Oposisi, Kader PKS Diminta Sosialiasikan Sikap Partai

Selasa, 22 Oct 2019 13:19

Saudi Akan Hapuskan Hukum yang Melarang Wanita untuk Bepergian Tanpa Mahram

Saudi Akan Hapuskan Hukum yang Melarang Wanita untuk Bepergian Tanpa Mahram

Selasa, 22 Oct 2019 12:30

Bukan Periode Menikmati

Bukan Periode Menikmati

Selasa, 22 Oct 2019 12:13

Gadget Addict dan Teori Karl Marx Tentang Candu Agama

Gadget Addict dan Teori Karl Marx Tentang Candu Agama

Selasa, 22 Oct 2019 11:44

Merasa Dikhianati, Warga Kurdi di Qamishli Suriah Lempari Pasukan AS dengan Batu dan Buah Busuk

Merasa Dikhianati, Warga Kurdi di Qamishli Suriah Lempari Pasukan AS dengan Batu dan Buah Busuk

Selasa, 22 Oct 2019 11:30

Refleksi Hari Santri di Kota Santri

Refleksi Hari Santri di Kota Santri

Selasa, 22 Oct 2019 09:38

Ustaz Fauzil Adhim: Jangan Cepat Mencela, Jangan Cepat Memuji

Ustaz Fauzil Adhim: Jangan Cepat Mencela, Jangan Cepat Memuji

Selasa, 22 Oct 2019 08:30

Sambut Hari Santri, Fraksi PKS Gelar FGD dengan Pimpinan Pondok Pesantren

Sambut Hari Santri, Fraksi PKS Gelar FGD dengan Pimpinan Pondok Pesantren

Selasa, 22 Oct 2019 07:33

Tumpas Crosshijabers Hingga ke Akarnya

Tumpas Crosshijabers Hingga ke Akarnya

Selasa, 22 Oct 2019 01:27

KontraS Sayangkan Indonesia Terpilih Jadi Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

KontraS Sayangkan Indonesia Terpilih Jadi Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Senin, 21 Oct 2019 22:16

BPJS, Pemalakan Model Baru di Bidang Kesehatan?

BPJS, Pemalakan Model Baru di Bidang Kesehatan?

Senin, 21 Oct 2019 21:27

Gangguan Mental, Akibat Layar di Genggaman Tangan?

Gangguan Mental, Akibat Layar di Genggaman Tangan?

Senin, 21 Oct 2019 21:11

Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Ini Pernyataan Forum Umat Islam

Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Ini Pernyataan Forum Umat Islam

Senin, 21 Oct 2019 18:32

RI Jadi Anggota Dewan HAM PBB, PKS Minta Perjuangkan Palestina, Rohingya dan Uighur

RI Jadi Anggota Dewan HAM PBB, PKS Minta Perjuangkan Palestina, Rohingya dan Uighur

Senin, 21 Oct 2019 16:55

Meong Tetap Meong, Tak Akan Menggonggong

Meong Tetap Meong, Tak Akan Menggonggong

Senin, 21 Oct 2019 16:22

Tentara Yaman Rebut Kembali Tal Al-Khadr di Taiz dari Pemberontak Syi'ah Houtsi

Tentara Yaman Rebut Kembali Tal Al-Khadr di Taiz dari Pemberontak Syi'ah Houtsi

Senin, 21 Oct 2019 16:00

Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Maju 2045, Mufida Ingatkan PR Periode Sebelumnya

Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Maju 2045, Mufida Ingatkan PR Periode Sebelumnya

Senin, 21 Oct 2019 15:21


Gamis Syari Cantik Murah Terbaru

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X